Industri kecantikan tanah air bersiap menyambut aturan baru yang mewajibkan seluruh produk kecantikan mengantongi sertifikat halal.

Aturan wajib tersebut mulai berlaku secara resmi pada tanggal 18 Oktober 2026 mendatang bagi seluruh pelaku usaha.

Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia memberikan catatan penting terkait berbagai tantangan dalam mewujudkan aturan tersebut.

Berdasarkan data asosiasi, baru sekitar 56% produk kecantikan yang saat ini sudah mempunyai sertifikasi halal.

Hasil survei terhadap ratusan pelaku usaha menunjukkan sebagian besar dari mereka belum memiliki sertifikat untuk seluruh lini.

Tantangan paling besar yang dihadapi produsen lokal adalah tingginya ketergantungan pada bahan baku dari luar negeri.

Sekitar 90% bahan baku kosmetik nasional masih bergantung pada proses impor dari berbagai negara di belahan dunia.

Kondisi ini membuat kesiapan sertifikasi turut ditentukan oleh kemauan produsen bahan baku internasional.

Ketua Bidang Teknis Ilmiah PERKOSMI Riva Dwitya Ahmad menyebut produsen luar negeri belum tentu mau melakukan sertifikasi halal.

Situasi tersebut berpotensi membatasi pilihan produsen dalam negeri ketika terjadi gangguan pada rantai pasok global.

Dampaknya, ruang gerak untuk melakukan inovasi produk serta membangun ketahanan industri menjadi sangat terbatas.

Selain bahan baku, kendala lain muncul dari terbatasnya ketersediaan lembaga halal resmi di luar negeri.

Dari ratusan lembaga halal global, baru sebagian kecil saja yang mempunyai cakupan pemeriksaan kosmetik sesuai skema.

Apabila lembaga pemeriksa tidak tersedia di negara asal, pemeriksaan terpaksa harus dilakukan langsung oleh BPJPH.

Langkah tersebut berpotensi mendatangkan tambahan biaya serta waktu yang lebih panjang bagi para pelaku usaha.