Kementerian Kehutanan mengambil langkah tegas terhadap korporasi yang diduga memicu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Langkah tersebut berupa pembekuan izin usaha terhadap lima perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kebijakan itu mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain pembekuan izin usaha, pemerintah juga mewajibkan perusahaan melakukan pemulihan lingkungan secara paksa.

Pemerintah memastikan penegakan hukum ini berjalan adil serta tidak menutup kemungkinan berlanjut ke ranah pidana.

Indikasi pelanggaran pidana akan diproses setajam-tajamnya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.

Kebijakan tersebut menegaskan komitmen negara dalam menindak tegas siapa saja yang terbukti sengaja membakar lahan.

Berikut adalah rincian lima perusahaan yang izin usahanya resmi dibekukan oleh Kementerian Kehutanan.

PT Mahkota Rimba Utama dengan jenis usaha Hutan Alam di Kabupaten Ketapang memiliki luas PBPH 74.480 hektare.

PT Hutan Ketapang Industri menjalankan jenis usaha Hutan Tanaman di Kabupaten Ketapang dengan luas PBPH 100.150 hektare.

PT Mayawana Persada Mas bergerak pada sektor Hutan Tanaman di Kabupaten Ketapang dengan luas PBPH 136.710 hektare.

PT Duta Andalan Sukses mengelola Hutan Tanaman di Kabupaten Sanggau dengan luas PBPH 31.080 hektare.

PT Wana Lestari Jaya mengoperasikan Hutan Tanaman di Kabupaten Sanggau dengan luas PBPH 29.140 hektare.

Total keseluruhan luas PBPH dari kelima perusahaan yang izinnya dibekukan tersebut mencapai 371.560 hektare.