Pemerintah pusat memberikan sorotan serius terhadap rencana kebijakan fiskal di tingkat daerah yang dinilai membutuhkan kehati-hatian tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan peringatan terbuka kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait rencana penerbitan obligasi daerah.

Ia meminta agar langkah tersebut tidak dilakukan secara gegabah karena potensi kegagalan pembayaran bisa berujung pada beban keuangan pemerintah pusat.

Purbaya bahkan mencontohkan pengalaman buruk sejumlah negara lain yang mengalami guncangan ekonomi akibat persoalan utang daerah yang tidak terkendali.

Ia menyebut situasi krisis di Brazil dan Argentina dapat terulang di Indonesia apabila pemerintah daerah gagal melunasi kewajiban finansial mereka.

Jika hal tersebut terjadi, perekonomian secara keseluruhan akan ikut merasakan dampaknya karena beban akhir ditanggung oleh pusat.

Pernyataan itu diungkapkan menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang berniat menerbitkan municipal bond dalam waktu dekat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa rencana penerbitan obligasi daerah tersebut diproyeksikan mencapai nilai Rp3,5 triliun.

Instrumen keuangan itu dirancang memiliki masa tenor selama tujuh tahun dengan target realisasi pelaksanaan pada tahun 2027 mendatang.

Dana segar yang diperoleh dari aksiKorporasi daerah ini rencananya dialokasikan langsung untuk membiayai berbagai proyek pembangunan publik.

Sejumlah sektor yang menjadi sasaran pendanaan mencakup pembangunan transportasi umum, rumah sakit daerah, fasilitas sekolah, embung, hingga polder.

Pramono memastikan seluruh perolehan dana dari obligasi tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan serta kebutuhan masyarakat luas.

Langkah ini sekaligus mencatatkan sejarah sebagai inisiatif penerbitan obligasi daerah pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta sendiri mengategorikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi kreatif pembiayaan atau creative financing.

Meskipun struktur APBD Jakarta tercatat berada di kisaran Rp81 triliun, alternatif pembiayaan dinilai tetap diperlukan guna menyehatkan keuangan.

Pihaknya menganalogikan langkah pinjaman tersebut seperti kalangan orang kaya yang tetap meminjam dana untuk menjaga kesehatan finansial badan usaha.

Kebijakan tersebut juga diambil meskipun terdapat pemotongan dana bagi hasil guna memastikan struktur keuangan daerah tetap kuat dan sehat.