Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam menangani risiko kerusakan akibat bencana alam di berbagai wilayah.

Langkah tersebut dilakukan dengan membidik alokasi pendanaan kebencanaan global melalui program internasional.

Program yang dimaksud adalah The Fund for responding to Loss and Damage atau FRLD yang dikelola oleh Bank Dunia.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPLDH menyatakan sedang mengajukan dua proposal resmi untuk mengakses dana tersebut.

Direktur Utama BPLDH Joko Tri Haryanto menyampaikan penjelasan ini pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 di Jakarta.

Proposal pertama yang diajukan difokuskan khusus untuk penanganan berbagai bencana di wilayah daratan.

Sementara itu, proposal kedua disiapkan secara khusus untuk menangani potensi bencana di wilayah pesisir.

Kedua proposal ini dirancang dengan menggunakan pendekatan serta fokus penanganan yang berbeda.

Satu proposal menitikberatkan pada pemulihan kondisi setelah terjadinya bencana di lapangan.

Satu proposal lainnya berfokus pada upaya mitigasi untuk mengurangi risiko sebelum bencana benar-benar terjadi.

Pendekatan ganda ini dipilih karena mekanisme FRLD masih berada dalam tahap pengembangan.

Batasan antara pendanaan tersebut dengan alokasi adaptasi juga belum sepenuhnya jelas.

Selain mengajukan proposal, BPLDH juga menawarkan skema pendanaan yang lebih inovatif.

Skema tersebut dikenal sebagai blended finance atau pembiayaan gabungan.

Melalui skema ini, dana dari program FRLD digabungkan dengan dana yang sudah dimiliki oleh Indonesia sendiri.

Pendekatan ini membuat Indonesia tidak hanya bertindak sebagai peminta bantuan.

Indonesia juga ikut menyertakan modal dana dari dalam negeri agar total pembiayaan menjadi lebih besar.