Pemohon Persoalkan Aturan Penundaan Pokok Perkara di Sidang Konstitusi
Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menyoal ketentuan praperadilan.
Sidang panel tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang didampingi oleh Asrul Sani dan Ridwan Mansur.
Pemohon bernama Maret Samuel Sueke menyampaikan permohonannya melalui kuasa hukum dengan nomor registrasi 316/PUU-XXIV/2026 di hadapan majelis hakim.
Dalam permohonannya, pemohon mempersoalkan ketiadaan batas waktu yang jelas dalam penangguhan pemeriksaan perkara pokok selama proses praperadilan berlangsung.
Aturan tersebut tertuang secara spesifik dalam Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP terbaru yang dinilai merugikan hak konstitusional pemohon.
Kuasa hukum pemohon Emiral Rangga Trenggono menjelaskan bahwa kliennya bertindak sebagai pelapor dalam perkara pidana berdasarkan laporan tertanggal 5 Juni 2025.
Laporan bernomor LP/B/976/V/2025/SPKT. SATRESKRIM/RESKO BEKASI KOTA/Polda Metro Jaya tersebut menjadikan Roy Suryo sebagai pihak terlapor.
Pihak pemohon mengungkapkan bahwa terhadap perkara a quo telah diajukan permohonan praperadilan secara berturut-turut sebanyak empat kali.
Akibat berlakunya norma tersebut, pemeriksaan pokok perkara yang menyangkut hak pelapor tidak dapat diselenggarakan sejak tanggal 2 Juli 2026 hingga 30 Juli 2026.
Penundaan pemeriksaan itu dinilai terjadi semata-mata karena perintah norma imperatif yang melarang pemeriksaan pokok perkara selama praperadilan belum selesai.
Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon untuk menguraikan lebih detail mengenai kerugian konstitusional yang bersifat aktual.
Hakim Enny juga menanyakan norma mana saja di dalam undang-undang tersebut yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam nasihatnya menyampaikan bahwa penyusunan permohonan pemohon belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
Permohonan tersebut dinilai belum merujuk secara tepat kepada Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Sebelum menutup persidangan pada hari Rabu tanggal 2 September 2026, Hakim Enny memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya.
Perbaikan berkas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tersebut diberikan waktu selambat-lambatnya 14 hari.
Update Terbaru
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Gaya Bicara IShowSpeed Dipuji Barack Obama Karena Fasih Berbahasa Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Lina Mukherjee Bela Luna Maya Seusai Diserang Netizen Soal Masa Lalu
Rabu / 18-11-2026, 10:25 WIB
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB






