Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta sejumlah lembaga terkait untuk melaporkan evaluasi pelaksanaan APBN secara berkala.

Laporan perkembangan dan evaluasi asumsi makro tersebut diminta berlangsung setiap tiga bulan sepanjang tahun anggaran 2027 mendatang.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam rapat antara pihak pemerintah dan parlemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sejumlah instansi yang diwajibkan menyampaikan laporan itu meliputi Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas.

Selain itu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta BPI Danantara turut masuk dalam daftar instansi tersebut.

Misbakhun menjelaskan bahwa laporan berkala tersebut harus memuat data realisasi indikator ekonomi makro yang dibandingkan langsung dengan asumsi awal.

Indikator penting yang dicakup meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara.

Dampak terhadap pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, defisit anggaran, pembiayaan anggaran, hingga posisi utang turut menjadi perhatian.

Hasil evaluasi triwulanan tersebut nantinya akan digunakan oleh Komisi XI DPR RI untuk memberikan rekomendasi mitigasi risiko fiskal kepada pemerintah.

Langkah pengawasan ini bertujuan menjaga kesinambungan fiskal serta efektivitas anggaran sebagai instrumen stabilisasi ekonomi nasional.

Pemerintah dan DPR sebelumnya juga telah menyepakati berbagai asumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.