Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT Ceria Nugraha Indotama tetap berjalan.

Kepastian tersebut disampaikan meskipun pihak perusahaan telah mengembalikan uang senilai Rp401 miliar kepada penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan unsur perbuatan pidana.

Perkara dugaan korupsi ini sudah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Meski demikian, pengembalian dana tersebut dipastikan akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses hukum selanjutnya.

Anang juga menegaskan bahwa penanganan perkara ini sama sekali tidak berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pemerintah.

Kasus ini berfokus pada kegiatan pembukaan tambang di luar ketentuan serta rekanan ekspor yang tidak sesuai regulasi.

Sebelumnya, Kejagung menemukan dugaan korupsi tata kelola nikel PT CNI di Sulawesi Tenggara yang terjadi pada kurun waktu 2017 sampai 2020.

Perusahaan tersebut diduga melakukan pengaturan dokumen hasil uji kadar nikel agar bisa diekspor ke luar negeri.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar menyebut PT CNI menjalankan operasi tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.

Selain itu, perusahaan juga diduga melakukan kongkalikong bersama penyelenggara negara untuk memanipulasi kadar nikel agar memenuhi syarat ekspor.

Uang sebesar Rp401 miliar yang telah diserahkan kini telah disita dan dititipkan pada rekening pemerintah lainnya di Bank Mandiri.