Pakar: RUU Perampasan Aset Berisiko Menjadi UU Perampasan Asa Jika Dipaksakan
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik.
Aturan ini digadang-gadang berfungsi sebagai senjata untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi.
Kendati demikian, percepatan pembahasannya justru mendatangkan peringatan keras dari kalangan pakar.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyoroti wacana pengesahan aturan tersebut yang ramai dibicarakan.
Ia memperingatkan adanya potensi persoalan serius apabila proses legislasi tersebut dipercepat.
Menurutnya, langkah itu dapat mengabaikan pemastian substansi dan mekanisme hukum agar benar-benar matang.
Percepatan pembahasan yang disepakati berbagai pihak dinilai bisa menjadi jebakan berbahaya.
Ia menilai bahwa proses yang tergesa-gesa tidak otomatis membawa hasil akhir yang positif.
Undang-undang yang dihasilkan justru berisiko disusun secara serampangan tanpa kecermatan memadai.
Lebih lanjut, terdapat lima persoalan mendasar yang masih melekat dalam draf aturan tersebut.
Permasalahan itu mencakup inkonsistensi legislasi, minimnya transparansi, serta masalah substansi.
Selain itu, terdapat pula potensi korupsi serta ancaman kriminalisasi yang patut diwaspadai.
Kekhawatiran utama berkaitan erat dengan ketiadaan jaminan proses hukum yang adil.
Tanpa mekanisme tersebut, aturan pengejaran aset kejahatan berisiko disalahgunakan oleh aparat.
Alih-alih memiskinkan koruptor, aturan itu dikhawatirkan malah memperkaya oknum penegak hukum korup.
Kondisi itu memunculkan sindiran keras bahwa aturan tersebut berubah menjadi harapan yang sia-sia.
RUU Perampasan Aset dinilai dapat bergeser wujud menjadi undang-undang perampasan asa.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan daftar tindak pidana yang diusulkan.
Terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam usulan cakupan aturan tersebut.
Daftar itu meliputi tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, hingga terorisme.
Penyelundupan manusia serta penyelundupan senjata juga masuk ke dalam usulan cakupan.
Usulan tersebut turut mencakup pelanggaran di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perpajakan.
Sektor perbankan, perasuransian, pertambangan, serta kelautan dan perikanan juga disertakan.
Terakhir, tindak pidana perdagangan orang melengkapi daftar yang diusulkan masuk ke dalam aturan.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






