Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik.

Aturan ini digadang-gadang berfungsi sebagai senjata untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi.

Kendati demikian, percepatan pembahasannya justru mendatangkan peringatan keras dari kalangan pakar.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyoroti wacana pengesahan aturan tersebut yang ramai dibicarakan.

Ia memperingatkan adanya potensi persoalan serius apabila proses legislasi tersebut dipercepat.

Menurutnya, langkah itu dapat mengabaikan pemastian substansi dan mekanisme hukum agar benar-benar matang.

Percepatan pembahasan yang disepakati berbagai pihak dinilai bisa menjadi jebakan berbahaya.

Ia menilai bahwa proses yang tergesa-gesa tidak otomatis membawa hasil akhir yang positif.

Undang-undang yang dihasilkan justru berisiko disusun secara serampangan tanpa kecermatan memadai.

Lebih lanjut, terdapat lima persoalan mendasar yang masih melekat dalam draf aturan tersebut.

Permasalahan itu mencakup inkonsistensi legislasi, minimnya transparansi, serta masalah substansi.

Selain itu, terdapat pula potensi korupsi serta ancaman kriminalisasi yang patut diwaspadai.

Kekhawatiran utama berkaitan erat dengan ketiadaan jaminan proses hukum yang adil.

Tanpa mekanisme tersebut, aturan pengejaran aset kejahatan berisiko disalahgunakan oleh aparat.

Alih-alih memiskinkan koruptor, aturan itu dikhawatirkan malah memperkaya oknum penegak hukum korup.

Kondisi itu memunculkan sindiran keras bahwa aturan tersebut berubah menjadi harapan yang sia-sia.

RUU Perampasan Aset dinilai dapat bergeser wujud menjadi undang-undang perampasan asa.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan daftar tindak pidana yang diusulkan.

Terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam usulan cakupan aturan tersebut.

Daftar itu meliputi tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, hingga terorisme.

Penyelundupan manusia serta penyelundupan senjata juga masuk ke dalam usulan cakupan.

Usulan tersebut turut mencakup pelanggaran di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perpajakan.

Sektor perbankan, perasuransian, pertambangan, serta kelautan dan perikanan juga disertakan.

Terakhir, tindak pidana perdagangan orang melengkapi daftar yang diusulkan masuk ke dalam aturan.