Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat adanya dugaan aliran dana baru yang diterima oleh seorang legislator daerah.

Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni, diduga tidak hanya menerima aliran uang dari pengerjaan proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penyidik antirasuah menduga terdapat penerimaan tambahan yang berasal dari pihak swasta lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa malam.

Lembaga penegak hukum tersebut menyatakan bakal mendalami motif serta inisiatif di balik pemberian uang tersebut.

Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan untuk memastikan kaitan antara pihak swasta dengan sang legislator di luar urusan proyek PUPR.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Vinna Ledy untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Senin, 3 Agustus 2026.

Dalam rangkaian penyidikan yang berjalan, penyidik telah menyita sejumlah aset berharga milik yang bersangkutan.

Aset yang disita mencakup satu unit rumah mewah di wilayah Jakarta Selatan serta satu unit kendaraan roda empat.

Penyitaan barang bukti tersebut dilakukan karena diduga berkaitan langsung dengan penanganan perkara korupsi yang sedang diusut.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Kasus korupsi berupa suap ijon proyek tersebut mencakup Tahun Anggaran 2025-2026 dengan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai salah satu tersangka.

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, guna mendalami berbagai proyek termasuk instalasi pengelolaan air limbah.