Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap proses rekrutmen prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi kalangan masyarakat adat.

Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta jajarannya untuk melakukan penyesuaian syarat seleksi agar lebih inklusif.

Pembahasan aturan tersebut menjadi agenda utama dalam pertemuan terbatas di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (29/8/2026).

Langkah penyesuaian itu berfokus pada dua pelonggaran utama bagi putra daerah dari suku Dayak pedalaman.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah merancang peluang khusus tersebut.

Salah satu wujud kelonggaran yang diberikan adalah penyesuaian standar tinggi badan yang biasanya menjadi syarat mutlak.

Suku Dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI dengan memberikan sedikit privilege bagi yang bertubuh pendek.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menhan Sjafrie saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (31/8/2026).

Selain postur tubuh, aturan ketat mengenai larangan bertato juga mendapatkan pengecualian khusus untuk tradisi adat.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa calon prajurit dengan tato tradisi sudah diperbolehkan mendaftar.

Aturan tersebut sebenarnya sudah berlaku bagi masyarakat yang memiliki tato karena alasan tradisi adat.

Meskipun demikian, pihak TNI Angkatan Darat mengakui bahwa sejauh ini belum ada pendaftar dari kategori tersebut.

Pihak militer menyatakan akan berupaya mencari calon pendaftar dari kalangan masyarakat adat tersebut ke depannya.