Hak-hak karyawan yang sedang menjalani cuti sakit atau incapacidad temporal kembali menjadi sorotan publik.

Seorang praktisi hukum bidang ketenagakerjaan membagikan penjelasan penting terkait batasan legalitas panggilan telepon dari atasan.

Topik ini mencuat seiring tingginya jumlah pekerja yang absen akibat masalah kesehatan muskuloskeletal maupun kesehatan mental.

Berdasarkan rujukan putusan pengadilan, terdapat ketentuan spesifik mengenai boleh atau tidaknya pimpinan menghubungi staf yang sedang beristirahat.

Pekerja tidak memiliki kewajiban untuk mengangkat telepon dari kantor apabila mereka sedang sakit dan tidak ingin merespons.

Kontak telepon dari atasan yang dilakukan sekali pada awal masa pemulihan untuk menanyakan kondisi kesehatan dinilai tidak melanggar hukum.

Tindakan tersebut dianggap wajar selama tidak ditemukan unsur tekanan, interogasi mengenai penyebab sakit, atau frekuensi yang berlebihan.

Sebaliknya, panggilan yang bersifat konstan, mendesak, atau bertujuan menekan karyawan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Tindakan intimidasi melalui komunikasi berulang saat staf berhalangan hadir dapat berujung pada sanksi pembatalan PHK serta denda.

Kasus pemutusan hubungan kerja yang terbukti didasari oleh kondisi sakit pekerja atau durasi cuti panjang dinyatakan batal demi hukum.

Batasan Hukum dan Perlindungan Karyawan

Pengadilan menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menjadikan kondisi medis sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi atau memberikan tekanan psikologis kepada staf yang sedang menjalani masa pemulihan.

Praktisi hukum tersebut juga mengingatkan agar para pekerja memahami batasan hak mereka agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang dari atasan di lingkungan kerja.