Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha sejumlah perbankan nasional.

Tercatat ada 12 lembaga keuangan yang harus gulung tikar per periode Agustus tahun ini.

Dari belasan nama yang ditutup, salah satunya merupakan institusi perbankan berlabel syariah.

Rangkaian Pencabutan Izin Sepanjang 2026

Tindakan pengawasan ini dilakukan secara berkala sejak awal bulan Januari tahun berjalan.

PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat menjadi entitas awal yang dicabut izinnya pada 7 Januari.

Menyusul kemudian PT BPR Prima Master Bank di Surabaya pada tanggal 27 Januari.

Memasuki bulan Februari, giliran Perumda BPR Bank Cirebon dan PT BPR Kamadana di Bali yang ditutup.

Langkah serupa berlanjut pada Maret menimpa PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat serta PT BPR Pembangunan Nagari.

Pada bulan April, izin PT BPR Sungai Rumbai di Sumatra Barat turut dicabut oleh otoritas.

Selanjutnya, PT BPR Ceper Permata Artha di Jawa Tengah menyusul pada akhir Juni.

Memasuki Juli, giliran PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa dan PT BPR Mataram Mitra Manunggal yang kehilangan izin.

Lembaga syariah yang masuk daftar adalah PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok pada 16 Juli.

Terbaru, PT BPR Citra Bersada Abadi di Bekasi resmi ditutup efektif per 19 Agustus.

Proses Likuidasi dan Penghentian Operasional

Seluruh kegiatan operasional dari bank-bank tersebut kini telah resmi dihentikan sepenuhnya.

Kantor pelayanan juga sudah ditutup untuk umum demi kelancaran proses penataan.

Penyelesaian hak serta kewajiban bank diserahkan kepada tim likuidasi khusus dari LPS.

Tim tersebut dibentuk langsung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset tanpa persetujuan LPS.