Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi masyarakat adat yang berniat mengabdikan diri sebagai penjaga kedaulatan negara.

Kebijakan tersebut merespons aspirasi yang disampaikan oleh Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng Panglima Jilah.

Pertemuan antara kedua pihak sebelumnya telah berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat tanggal 28 Agustus 2026.

Menindaklanjuti hal itu, Presiden Prabowo memanggil jajaran petinggi militer dan menteri terkait di kediamannya yang berlokasi di Hambalang.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa warga Suku Dayak Pedalaman akan memperoleh kelonggaran khusus terkait persyaratan fisik.

Pemerintah memberikan kesempatan penyesuaian aturan bagi calon pendaftar yang memiliki postur tubuh pendek agar bisa bergabung dengan institusi.

Markas Besar TNI memastikan bakal menindaklanjuti seluruh instruksi yang telah diberikan oleh Kepala Negara secara profesional dan terukur.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa masyarakat adat tersebut memang diizinkan mengikuti rekrutmen.

Bahkan ketentuan kepemilikan tato bagi warga adat setempat tidak menjadi masalah karena dianggap sebagai bagian dari tradisi turun-temurun.

Mekanisme teknis serta bentuk penyesuaian persyaratan rekrutmen tersebut masih menunggu pembahasan lanjutan hingga penetapan selesai.

Koordinasi Lanjutan Jajaran Militer

Dalam arahannya di Hambalang, Presiden turut meminta perkembangan penanganan sejumlah bencana alam di berbagai wilayah nusantara.

Selain rekrutmen khusus prajurit, evaluasi pascagempa bumi di Flores hingga erupsi Gunung Merapi turut menjadi pembahasan penting.

Pemerintah juga memusatkan perhatian pada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di wilayah Sumatra serta Kalimantan.

Pihak TNI menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh instruksi tersebut selaras dengan mekanisme institusi pertahanan.