Otoritas Jasa Keuangan resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada sejumlah perusahaan.

Total akumulasi denda yang harus dibayarkan mencapai Rp73,99 miliar akibat berbagai pelanggaran aturan di pasar modal.

Regulator pasar modal tersebut mengeluarkan 93 surat keputusan sanksi.

Sanksi tersebut mencakup denda finansial, larangan beraktivitas, hingga perintah tertulis.

Selain denda, tercatat ada delapan peringatan tertulis dan lima perintah tertulis yang diterbitkan.

OJK juga menjatuhkan sepuluh larangan serta enam pembekuan izin operasional.

Kebijakan penjatuhan sanksi ini didasarkan pada hasil pengawasan dan pemeriksaan berkelanjutan.

Berbagai jenis pelanggaran ditemukan dalam proses pemeriksaan tersebut.

Pelanggaran yang terjadi meliputi aliran dana penawaran umum dan penjatahan pasti perdana saham.

Masalah penyajian laporan keuangan serta audit akuntan publik turut menjadi pemicu sanksi.

Kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali juga dilanggar oleh sejumlah pihak.

Temuan lain mencakup transaksi afiliasi, benturan kepentingan, serta transaksi material.

Penyelenggaraan RUPST dan penunjukan kantor akuntan publik pun tidak luput dari pelanggaran.

Kewajiban keterbukaan informasi serta tata kelola emiten dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan.

Berdasarkan data hingga 31 Agustus 2026, terdapat 23 emiten yang masuk dalam daftar.

Beberapa nama perusahaan ternama termasuk dalam daftar sanksi tersebut.

PT Bakrie Telecom Tbk dan PT Bakrie & Brothers Tbk masuk dalam daftar.

Daftar emiten lainnya mencakup PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dan PT Trada Alam Minera Tbk.

Nama lain yang disanksi adalah PT Repower Asia Indonesia Tbk dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk.