Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp401 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kasus korupsi ini mencakup periode tahun 2017 sampai dengan 2020 dan melibatkan perusahaan tambang PT Ceria Nugraha Indotama.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar menyampaikan tindakan ini berdasar pada sprindik yang diterbitkan pada 2025.

Pihak PT CNI pada rentang tahun 2017 hingga 2019 diketahui mempunyai Izin Usaha Pertambangan di Sulawesi Tenggara.

Perusahaan tersebut diduga belum mempunyai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tetapi tetap melaksanakan kegiatan ekspor nikel.

PT CNI bersama penyelenggara negara diduga mengatur sedemikian rupa agar kadar nikel kurang dari 1,7 persen guna memenuhi syarat ekspor.

Ekspor tersebut dilakukan menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara secara signifikan.

Berdasarkan laporan BPK, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp401.653.737.469,69.

Penyidik menerima penyerahan pengembalian kerugian negara tersebut langsung dari pihak PT CNI pada Jumat sore kemarin.

Uang ratusan miliar rupiah hasil penyitaan tersebut kini telah dititipkan ke Bank Mandiri pada Rekening Pemerintah Lainnya.

Penyidik saat ini masih terus mengkonstruksikan peristiwa pidana guna menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.