Pemerintah memberikan respons tegas terhadap peringatan Airbus mengenai potensi pembatalan sejumlah proyek penting di dalam negeri.

Langkah penekanan tersebut dilakukan agar korporasi dirgantara tersebut segera membuka jalur dialog dengan para serikat pekerja.

Keterlibatan pemerintah dalam konflik ini dinilai sangat krusial karena berkaitan erat dengan kepentingan pertahanan nasional.

Sektor pertahanan dan industri strategis militer sangat bergantung pada keberlanjutan operasional perusahaan tersebut di wilayah Spanyol.

Respons Serikat Pekerja dan Tawaran Negosiasi

Sebagai bentuk respons atas perkembangan situasi, sejumlah perwakilan pekerja memutuskan untuk menunda aksi mogok kerja selama beberapa hari.

Langkah ini diambil untuk memberikan ruang perundingan agar pihak manajemen menunjukkan itikad baik secara nyata.

Meski demikian, ancaman mogok lanjutan tetap disiapkan jika tawaran dari perusahaan dinilai tidak memadai.

Berbagai tuntutan kenaikan upah serta perbaikan kondisi kerja kini menjadi poin utama yang dibahas di meja perundingan resmi.

Dalam pertemuan terakhir di hadapan lembaga mediasi, serikat pekerja seperti CGT, UGT, dan ÚTIL mengajukan paket perbaikan ekonomi yang mencakup pembayaran tunai tunggal sebesar 7.500 euro sebagai kompensasi aksi mogok kerja.

Selain itu, para pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 12 persen pada awal tahun 2026 yang kemudian ditambah dengan formula inflasi tahunan serta tambahan 1,5 persen.

Sementara itu, pihak manajemen Airbus di Spanyol menawarkan penyesuaian gaji yang dikaitkan dengan indeks harga konsumen nyata beserta komitmen pemulihan daya beli bertahap hingga tahun 2030.

Terkait pengaturan kerja, perusahaan sepakat mempertahankan kesepakatan telekerja yang ada saat ini dengan batas maksimal 40 persen dari total jam kerja mingguan.

Manajemen juga menyetujui untuk mempertahankan model liburan sebelumnya serta menghentikan sistem pengawasan ketidakhadiran yang sempat menjadi polemik di kalangan pegawai.