Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mendesak pemerintah segera membuka dan mempublikasikan naskah resmi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Aturan tersebut diketahui telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 6 Oktober 2026.

Kebutuhan Kepastian Hukum bagi Pekerja dan Pengusaha

Organisasi buruh menilai keterbukaan naskah undang-undang sangat mendesak karena pekerja serta pengusaha memerlukan kejelasan status administrasi.

Ketidakjelasan aturan ini dikhawatirkan dapat memicu kebingungan dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama di berbagai perusahaan.

Selain itu, asosiasi mempertanyakan apakah dokumen resmi tersebut sudah disampaikan kepada Presiden dan ditandatangani.

Tanpa kejelasan tersebut, proses hubungan industrial berpotensi mengalami hambatan serta perbedaan penafsiran di lapangan.

Atas dasar itu, serikat pekerja menyampaikan lima tuntutan utama kepada pihak pemerintah.

Tuntutan tersebut mencakup publikasi salinan resmi, kejelasan status undang-undang, serta pedoman pelaksanaan hubungan kerja.

Lima Tuntutan Utama untuk Pemerintah

Pemerintah diminta segera membuka salinan resmi undang-undang agar dapat diakses masyarakat luas tanpa penundaan lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan transparan mengenai status terkini serta tanggal pemberlakuan aturan baru tersebut.

Asosiasi juga mendesak adanya pedoman resmi bagi para pelaku usaha dan buruh dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama.

Pelibatan serikat pekerja dalam sosialisasi aturan pelaksanaan dinilai penting untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial.