Kasus Investasi Emas Rp58 Miliar Libatkan Anggota Polri Disorot Pakar
Kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar tengah menjadi sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Peristiwa hukum tersebut menyeret seorang anggota Polri berinisial Kombes F yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia Adrianus Meliala memberikan pandangannya terhadap penanganan perkara tersebut.
Ia menilai kasus ini tidak hanya sekadar dilihat dari unsur dugaan penipuan semata.
Penggunaan pengaruh yang berasal dari pangkat dan jabatan juga perlu diperiksa secara mendalam.
Adrianus merujuk pada ketentuan United Nations Convention Against Corruption mengenai perdagangan pengaruh.
Praktik tersebut dinilai mencakup pemanfaatan status kedudukan untuk memperoleh keuntungan materi.
Pola penyalahgunaan wewenang itu dapat dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi.
Dalam konteks perkara ini, status kedudukan terlapor diduga digunakan untuk membangun kepercayaan investor.
Ia menyayangkan ketentuan mengenai perdagangan pengaruh tersebut belum banyak diterapkan dalam penegakan hukum.
Perkara yang dilaporkan pada 20 Agustus 2026 itu dinilai bisa menjadi momentum pengujian aturan.
Pemeriksaan secara objektif dan transparan menjadi hal penting dalam menyelesaikan persoalan hukum ini.
Status keaktifan anggota Polri tidak boleh menghalangi objektivitas penegakan hukum yang berjalan.
Momentum Penegakan Hukum yang Objektif
Adrianus menilai perkara yang dilaporkan ke Bareskrim tersebut dapat menjadi momentum untuk menguji penerapan ketentuan mengenai perdagangan pengaruh.
Ia menyebutkan ada baiknya ketentuan itu diterapkan agar menjadi pembelajaran bagi pihak lain.
Laporan terhadap Kombes F sendiri berkaitan dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar.
Perkara tersebut telah diterima di Bareskrim Polri sejak 20 Agustus 2026.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah posisi F sebagai anggota Polri aktif dalam menangani perkara ini.
Status tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan penting dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif.
Pemeriksaan harus dilakukan secara transparan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada tanpa memandang status.
Kedudukan sebagai aparat tidak boleh menjadi keistimewaan namun juga tidak boleh langsung disimpulkan bersalah sebelum tuntas.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






