Kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar tengah menjadi sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Peristiwa hukum tersebut menyeret seorang anggota Polri berinisial Kombes F yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia Adrianus Meliala memberikan pandangannya terhadap penanganan perkara tersebut.

Ia menilai kasus ini tidak hanya sekadar dilihat dari unsur dugaan penipuan semata.

Penggunaan pengaruh yang berasal dari pangkat dan jabatan juga perlu diperiksa secara mendalam.

Adrianus merujuk pada ketentuan United Nations Convention Against Corruption mengenai perdagangan pengaruh.

Praktik tersebut dinilai mencakup pemanfaatan status kedudukan untuk memperoleh keuntungan materi.

Pola penyalahgunaan wewenang itu dapat dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Dalam konteks perkara ini, status kedudukan terlapor diduga digunakan untuk membangun kepercayaan investor.

Ia menyayangkan ketentuan mengenai perdagangan pengaruh tersebut belum banyak diterapkan dalam penegakan hukum.

Perkara yang dilaporkan pada 20 Agustus 2026 itu dinilai bisa menjadi momentum pengujian aturan.

Pemeriksaan secara objektif dan transparan menjadi hal penting dalam menyelesaikan persoalan hukum ini.

Status keaktifan anggota Polri tidak boleh menghalangi objektivitas penegakan hukum yang berjalan.

Momentum Penegakan Hukum yang Objektif

Adrianus menilai perkara yang dilaporkan ke Bareskrim tersebut dapat menjadi momentum untuk menguji penerapan ketentuan mengenai perdagangan pengaruh.

Ia menyebutkan ada baiknya ketentuan itu diterapkan agar menjadi pembelajaran bagi pihak lain.

Laporan terhadap Kombes F sendiri berkaitan dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar.

Perkara tersebut telah diterima di Bareskrim Polri sejak 20 Agustus 2026.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah posisi F sebagai anggota Polri aktif dalam menangani perkara ini.

Status tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan penting dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif.

Pemeriksaan harus dilakukan secara transparan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada tanpa memandang status.

Kedudukan sebagai aparat tidak boleh menjadi keistimewaan namun juga tidak boleh langsung disimpulkan bersalah sebelum tuntas.