Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, mendadak diwarnai aksi kericuhan.

Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026.

Kericuhan muncul akibat peserta menyampaikan protes keras terhadap aturan pencalonan Ketua Umum PBNU.

Rais Syuriah PCNU Kabupaten Tegal Nawawi Ashari menyebutkan bahwa situasi tersebut merupakan bagian dari dinamika forum.

Peserta mempersoalkan ketentuan mengenai masa jeda bagi mantan pejabat politik sebelum bisa mencalonkan diri.

Berdasarkan Peraturan Perkumpulan NU, mantan pejabat politik harus menunggu satu tahun sejak berhenti untuk maju sebagai Ketum PBNU.

Dalam persidangan pleno, muncul aspirasi dari peserta agar masa tunggu tersebut dihapus atau dipangkas menjadi enam bulan saja.

Peserta aksi menilai pasal aturan yang berlaku tersebut dirasa sengaja mencekal salah satu kandidat tertentu.

Sebaliknya, pihak panitia menegaskan bahwa ketentuan masa jeda tersebut sudah sesuai dengan aturan baku di dalam Perkum NU.

Nawawi berharap panitia dapat segera membuka ruang dialog dengan massa agar agenda muktamar tidak terus mengalami penundaan.

Waktu pelaksanaan muktamar dilaporkan sudah banyak tersita akibat perdebatan aturan ini.

Solusi cepat sangat dibutuhkan supaya jalannya permusyawaratan tertinggi organisasi ini dapat segera dilanjutkan kembali.

Nawawi Ashari menambahkan bahwa seluruh peserta dan nahdliyin sebenarnya memiliki harapan agar permusyawaratan berjalan lancar serta menghasilkan pemimpin yang kapabel.

Ia menilai para pemrotes merupakan santri yang menginginkan muktamar terhindar dari unsur politisasi.

Oleh karena itu, kepastian melalui dialog langsung dengan ketua panitia seperti Gus Ipul sangat mendesak agar kejelasan jadwal agenda dapat segera diperoleh.