Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan tanggapan resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 261/PUU-XXIII/2025.

Putusan yang dibacakan pada Jumat tersebut menetapkan bahwa jumlah korban harus menjadi indikator utama dalam status bencana nasional.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan putusan ini memberi kejelasan.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mengurangi syarat indikator penetapan status bencana dari lima menjadi tiga indikator.

Kelima syarat sebelumnya meliputi jumlah korban, harta benda, sarana prasarana, luas wilayah, serta dampak sosial ekonomi.

Kini, kelima hal tersebut tidak harus terpenuhi seluruhnya untuk menentukan skala suatu peristiwa bencana di daerah.

Khusus untuk status bencana nasional, sekurang-kurangnya tiga dari lima hal tersebut harus terpenuhi dengan jumlah korban sebagai indikator utama.

Berton menyebut penetapan status bencana adalah keputusan penting yang harus berdiri di atas data akurat di lapangan.

Pihaknya akan terus memperkuat kaji cepat, pendataan, analisis dampak, serta penilaian kemampuan daerah.

Ia juga menegaskan bahwa status bencana nasional bukanlah satu-satunya pintu bagi pemerintah pusat untuk membantu daerah.

Pemerintah pusat tetap dapat mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan, serta dukungan teknis sesuai kebutuhan.

Bencana yang tidak berstatus nasional tetap mendapatkan penanganan agar masyarakat memperoleh perlindungan.

BNPB akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh dan menyesuaikan pedoman serta tata kerja.

Penyesuaian tersebut dilakukan bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian terkait pengujian undang-undang.

Mahkamah menilai pemenuhan lima indikator sebelumnya dapat menghambat penentuan dini pada tahapan tanggap darurat.