Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama secara resmi telah menetapkan status hukum Bitcoin sebagai aset digital yang sah menurut perspektif fikih Islam.

Keputusan penting tersebut dihasilkan melalui rangkaian Sidang Pleno III yang berlangsung di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Sidang tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29.08.2026 dengan melibatkan pembahasan mendalam dari Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah.

Pembahasan mengenai kedudukan mata uang kripto ini dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yaitu KH Mahbub Maafi.

Hasil pembahasan dari komisi tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada Ketua Steering Committee Muktamar Ke-35 NU yakni Prof M Nuh.

Dalam forum musyawarah tersebut, para ulama mengkaji apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai mal atau harta dalam pandangan hukum Islam.

Kiai Mahbub menjelaskan bahwa Bitcoin dinilai telah memenuhi berbagai kriteria yang memungkinkan aset tersebut dikategorikan sebagai mal.

Pertimbangan utamanya adalah aset digital tersebut telah memiliki nilai ekonomi serta manfaat nyata yang diakui secara sosial atau dikenal sebagai ‘urfunnas.

Pengakuan sosial tersebut berlaku sepanjang pemanfaatannya tidak sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam syariat.

Komisi juga melihat karakteristik nilai Bitcoin yang tetap memiliki harga di pasaran dan tidak secara faktual jatuh hingga menyentuh angka nol.

Selain itu, aset ini dapat dialihkan antar pihak melalui mekanisme kepemilikan aset digital yang memanfaatkan teknologi kunci privat atau private key.

Pihak penyelenggara menegaskan bahwa mereka tidak mengategorikan Bitcoin sebagai uang karena mata uang sah yang berlaku di Indonesia adalah Rupiah.