Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Universitas Padjadjaran tahun 2024 mencatatkan nilai permasalahan ketidakpatuhan sekitar Rp6,92758 miliar.

Angka tersebut tidak bisa langsung disamakan sebagai kerugian negara karena BPK membaginya ke dalam berbagai klasifikasi pemeriksaan yang spesifik.

Klasifikasi Temuan dan Penilaian IAW

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus menyatakan bahwa hasil audit harus dibaca secara presisi berdasarkan kelompok masalahnya.

Pemeriksaan IHPS II 2024 terhadap Unpad mencakup 1 LHP, 15 temuan, 34 permasalahan, dan 61 rekomendasi perbaikan yang perlu diperhatikan.

Dari total permasalahan tersebut, terdapat 20 kelemahan Sistem Pengendalian Intern serta 14 persoalan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Pentingnya Transparansi Rekomendasi

IAW mengingatkan agar publik melihat sejauh mana rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem pengelolaan institusi.

Otonomi luas sebagai PTN-BH menuntut perguruan tinggi untuk mengimbangi pertumbuhan lembaganya dengan pengawasan yang ketat dan transparan.

Dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sekitar Rp6,92758 miliar tersebut, terdapat tiga permasalahan kerugian senilai sekitar Rp3.125,24 juta dan delapan kekurangan penerimaan sekitar Rp3,802,34 juta.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan juga tercatat adanya penyerahan aset atau penyetoran senilai sekitar Rp1.573,79 juta yang harus ditempatkan sesuai kategorinya.

Pentingnya Matriks Pemetaan Audit

Indonesian Audit Watch mengusulkan penerapan Audit Matrix Universitas Padjadjaran untuk memetakan setiap temuan secara rinci termasuk status tindak lanjutnya.

Dengan keterbukaan informasi tersebut, publik dapat membedakan antara masalah lama yang telah tuntas dan persoalan baru yang membutuhkan perhatian institusi.