Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam memutuskan status hukum ini mengacu pada kerangka yang diterapkan oleh OJK terhadap aset digital.

Berdasarkan ketetapan tersebut, transaksi jual beli Bitcoin sebagai komoditas atau aset digital diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat.

Namun, status hukum tersebut berubah ketika Bitcoin difungsikan sebagai alat pembayaran pengganti mata uang resmi yang berlaku di dalam negeri.

Muktamar NU menyatakan penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar di Indonesia dinilai haram karena bertentangan secara langsung dengan aturan hukum nasional.

Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan Rupiah sebagai alat pembayaran sah.

Aturan tersebut berlaku mutlak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi setiap warga negara dan pelaku transaksi.

Kiai Mahbub menegaskan bahwa keharaman penggunaan tersebut murni karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku di pemerintahan.

Pembedaan status antara aset digital dan alat tukar ini menjadi landasan penting dalam memahami keputusan Muktamar NU secara utuh.