Masyarakat adat dinilai sangat dekat dengan alam sehingga mereka selalu berupaya menjaga kelestariannya.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat adat yang berladang tidak disalahkan sebagai penyebab karhutla.

Di Kalimantan Barat karhutla sebenarnya sudah sering terjadi dalam berbagai kesempatan.

Namun yang menjadi pemikiran adalah peladang sering kali disalahkan karena waktunya bersamaan dengan aktivitas perkebunan.

Panglima Jilah juga menanggapi larangan pembakaran lahan secara terbuka dalam penanganan karhutla.

Menurutnya, larangan tersebut perlu dibedakan dengan praktik kearifan lokal masyarakat adat.

Aturan pembakaran lahan secara terbuka itu khusus ditujukan untuk perkebunan saja.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mendukung keberadaan masyarakat adat dan para peladang.

Oleh karena itu, Panglima Jilah berharap penanganan karhutla tidak berujung pada kesalahan identifikasi terhadap warga.

Ia bahkan menyebut ada kemungkinan peladang yang ditangkap dalam penanganan karhutla merupakan korban salah tangkap.

Ia mengatakan masyarakat adat akan ikut melihat dan menyeleksi persoalan hukum tersebut.

Kemungkinan ada oknum peladang yang ditangkap karena dikira berkebun, dan hal itu nantinya akan diseleksi kembali.