Sebuah organisasi pemerhati transparansi pemerintah melayangkan ancaman tindakan hukum kepada pihak Kota San Diego.

Langkah tersebut diambil karena otoritas setempat dinilai menahan dokumen publik terkait insiden penembakan fatal pada 2025.

Peristiwa penembakan yang menewaskan seorang remaja berusia 16 tahun itu sebelumnya memicu penyelesaian sengketa senilai $30 juta.

Tuntutan Keterbukaan Dokumen

Direktur hukum First Amendment Coalition, David Loy, mengirimkan surat resmi kepada Jaksa Kota San Diego, Heather Ferbert.

Dalam surat bertanggal 19 Agustus tersebut, pihak koalisi menyebut pemerintah kota gagal mematuhi undang-undang negara bagian.

Aturan itu mewajibkan kepolisian dan pemerintah daerah merilis rekaman serta dokumen penting dari insiden kritis.

Loy meminta agar dokumen tersebut segera dibuka ke publik demi menghindari potensi proses pengadilan lanjutan.

Insiden penembakan itu sendiri melibatkan petugas kepolisian bernama Daniel Gold dan terjadi pada 28 Januari 2025.

Remaja bernama Konoa Wilson tewas setelah tertembak di dekat jalur kereta api di kawasan Santa Fe Depot.

Penyelesaian Hukum dan Penolakan Kota

Orang tua korban kemudian menggugat pihak kota pada Juni 2025 atas kematian anak mereka.

Dewan Kota San Diego menyetujui pembayaran ganti rugi sebesar $30 juta dalam rapat tertutup pada 9 Desember.

Saat First Amendment Coalition mengajukan permintaan dokumen pada Mei lalu, pihak kota menolak membukanya.

Otoritas beralasan investigasi masih berjalan dan dokumen tersebut memiliki pengecualian kerahasiaan.

Namun, pihak koalisi menegaskan bahwa lebih dari setahun telah berlalu sejak insiden penembakan terjadi.

Kantor Jaksa Kota San Diego memilih untuk tidak memberikan komentar menanggapi surat ancaman hukum tersebut.