Sejumlah perusahaan yang dikaitkan dengan aktivitas permukiman Israel di wilayah Tepi Barat memegang kontrak dari sektor publik Inggris.

Nilai dari 125 kontrak yang berhasil teridentifikasi tersebut mencapai 2,129 miliar poundsterling atau setara dengan Rp51,14 triliun.

Temuan ini terungkap melalui investigasi Al Jazeera yang bersumber dari catatan pengadaan pemerintah serta data analis Tussell.

Sedikitnya 17 perusahaan masuk dalam daftar tersebut dan menggarap berbagai sektor penting di Inggris.

Sektor yang digarap meliputi pemeliharaan jalan, transportasi, layanan darurat, hingga perizinan kendaraan.

Perusahaan-perusahaan ini merupakan bagian dari kelompok usaha yang tercantum dalam basis data Kantor HAM PBB.

Dominasi Kontrak Motorola Solutions

Nilai kontrak terbesar dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan Motorola Solutions.

Total kontraknya mencapai lebih dari 1,7 miliar poundsterling atau setara dengan Rp40,84 triliun.

Sebagian besar kontrak tersebut didapatkan melalui anak usahanya di Inggris, yakni Airwave Solutions.

Airwave memperoleh perpanjangan kontrak senilai Rp37,52 triliun dari Kementerian Dalam Negeri Inggris.

Kontrak itu ditujukan untuk menyediakan jaringan komunikasi aman bagi kepolisian dan layanan ambulans.

Profesor hukum internasional Stephen Humphreys menyatakan kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi Inggris.

Ia menilai Inggris mungkin melanggar kewajiban internasional dengan terus memberikan kontrak kepada entitas tersebut.

Keterlibatan Berbagai Perusahaan Multinasional

Lima perusahaan di bawah Heidelberg Materials memiliki 25 kontrak sektor publik senilai sekitar Rp4,43 triliun.

Anak usaha Heidelberg di Israel sebelumnya mengelola tambang Nahal Raba sebelum menghentikan aktivitasnya pada 2023.

Kelompok usaha Egis juga terlibat dalam proyek jaringan kereta ringan di Yerusalem yang melewati wilayah pendudukan.