Upaya Menjemput Keadilan ke OJK hingga DPR

Tidak tinggal diam, keluarga Shabrina telah melakukan berbagai upaya lintas sektor untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka mengaku telah berulang kali mendatangi kantor bank terkait untuk bertemu dengan pihak manajemen dan mencari kejelasan.
 
Ketika respons dari pihak bank dinilai kurang memadai, keluarga tidak ragu untuk menaikkan tingkat eskalasi pengaduan. Mereka telah meminta bantuan dan intervensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri keuangan, hingga mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencari perlindungan hukum dan advokasi.
 
"Sudah berkali-kali kita datang ke bank, bertemu pihak-pihak terkait, bahkan kita sudah sampai minta bantuan ke OJK dan DPR. Tapi belum ada penyelesaian yang diharapkan," keluh Shabrina dalam unggahannya.
 
Langkah proaktif ini menunjukkan bahwa keluarga korban telah menempuh jalur formal yang benar, namun birokrasi dan lambatnya respons institusi terkait justru menambah daftar kekecewaan mereka.
 

Tanda Tanya Besar atas Sistem Keamanan Perbankan

Di luar aspek kerugian materi, Shabrina juga mempertanyakan integritas sistem keamanan dan kontrol internal bank inisial T. Ia menyayangkan bagaimana dana dalam jumlah besar dapat berpindah atau ditarik tanpa sepengetahuan, otorisasi, atau persetujuan dari nasabah pemilik rekening.
 
"Kita benar-benar kecewa dengan respon bank T yang lepas tanggung jawab dari kasus ini," tegasnya.
 
Kasus ini memicu diskusi lebih luas mengenai standar operasional prosedur (SOP) keamanan di industri perbankan. Para pengamat keuangan sering kali menekankan bahwa bank memiliki tanggung jawab fidusia untuk menjaga dana nasabah dengan sistem keamanan berlapis. Ketika transaksi mencurigakan terjadi, seharusnya sistem peringatan dini (fraud detection system) bank dapat mendeteksi dan menghentikan aliran dana tersebut sebelum terlambat. Kegagalan sistem ini menjadi pertanyaan besar yang belum dijawab secara memuaskan oleh pihak bank.