Pemerintah mulai menerapkan sistem desil nasional guna menentukan kelompok penerima bantuan sosial sejak tahun 2025 melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Masyarakat kini dapat melakukan pemeriksaan status kesejahteraan secara mandiri secara online.

Proses pengecekan tersebut dapat dilakukan langsung melalui situs resmi menggunakan nomor induk kependudukan yang terdaftar.

Desil sendiri merupakan kelompok peringkat kesejahteraan keluarga yang tercatat di dalam sistem pusat.

Data tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai acuan utama dalam menentukan sasaran distribusi bantuan sosial.

Terdapat sepuluh kelompok desil yang masing-masing mewakili sepuluh persen keluarga di Indonesia.

Kelompok pertama merupakan tingkatan dengan kesejahteraan terendah, sedangkan kelompok sepuluh menjadi yang tertinggi.

Kondisi data desil ini bersifat dinamis karena diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik.

Pembaruan tersebut didasarkan pada hasil survei lapangan, pemutakhiran pemerintah daerah, hingga usulan langsung dari masyarakat.

Karena sifatnya yang dinamis, posisi desil seseorang berpotensi mengalami perubahan menyesuaikan kondisi ekonomi terkini.

Warga dapat langsung mengakses situs resmi melalui peramban untuk memeriksa data desil masing-masing.

Langkah awal dimulai dengan membuka laman resmi DTSEN pada alamat internet yang telah ditentukan.

Setelah halaman terbuka, pengguna perlu mencari dan memilih menu bertuliskan Lainnya.

Berikutnya, masukkan nomor induk kependudukan beserta kode keamanan yang tertera di layar.

Sistem kemudian akan memproses permintaan dan menampilkan informasi apabila data ditemukan.

Pengguna dapat melanjutkan proses dengan menekan tombol untuk melihat keterangan desil.

Masukkan tanggal lahir serta kode captcha tambahan untuk melihat informasi rinci.

Layar perangkat akan memunculkan rincian kelompok desil yang dimiliki berdasarkan basis data.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, sistem telah menyediakan menu khusus untuk pembaruan.

Seluruh proses pembaruan data tersebut dapat diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori desil pertama hingga keempat umumnya menjadi kelompok prioritas utama dalam penyaluran berbagai program bantuan.