Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan respons resmi mengenai wacana percepatan pelaksanaan pemilihan umum yang sebelumnya sempat mencuat di ruang publik.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses ketatanegaraan wajib berpedoman pada konstitusi yang berlaku. Menurutnya, masa jabatan serta penyelenggaraan pemerintahan sudah diatur secara jelas dalam perundang-undangan.

Puan mengingatkan bahwa siklus pesta demokrasi di Indonesia berlangsung secara periodik setiap lima tahun sekali.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat serta pihak terkait untuk tetap patuh terhadap aturan hukum.

Sebagai warga negara yang taat hukum, Puan menilai aturan yang ada harus dijalankan sebaik-baiknya. Penegasan ini disampaikan langsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis.

Wacana ini sebelumnya berawal dari pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia sempat mengungkapkan insting politiknya terkait potensi percepatan jadwal pesta demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan yang turut dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ucapan itu kemudian memicu berbagai spekulasi luas di tengah masyarakat.

Menanggapi polemik yang terjadi, Budi Arie akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia mengakui analisis pribadinya telah menimbulkan salah penafsiran.

Ia juga menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya murni merupakan penilaian pribadi. Analisis tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Joko Widodo.