Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan resmi terkait polemik keuangan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak pernah memberikan instruksi untuk melakukan pembekuan rekening bank.

Kebijakan tersebut sebelumnya menimpa rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok.

Yusril yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas TPPU menyebutkan bahwa pihak PPATK tidak terlibat dalam perkara tersebut.

Meski demikian, ia telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Bareskrim Polri dan Kapolda Metro Jaya untuk meminta penjelasan.

Koordinasi itu dilakukan guna mengetahui perkembangan penanganan perkara yang melibatkan rekening di Bank Mandiri tersebut.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, kepolisian memang mempunyai kewenangan melakukan penundaan transaksi.

Namun, kewenangan tersebut sifatnya sangat terbatas dengan durasi paling lama lima hari sebelum diputuskan lebih lanjut.

Pihak kepolisian dan bank terkait sebelumnya telah mengaktifkan kembali rekening yang sempat mengalami penundaan transaksi.

Langkah penelusuran itu dilakukan untuk memastikan dana donasi yang terkumpul berasal dari sumber yang sah.

Prosedur dan Penjelasan Resmi Kepolisian

Polda Metro Jaya bersama pihak bank sebelumnya telah membuka kembali akses rekening milik Supriyono yang sempat tertunda.

Kebijakan pembatasan sementara tersebut diambil semata-mata untuk memverifikasi keabsahan dana donasi yang dihimpun masyarakat.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa langkah penelusuran telah rampung dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan.

Dengan demikian, pengelolaan rekening tersebut kini sepenuhnya kembali berada di bawah kewenangan institusi perbankan terkait.

Pemerintah berkomitmen penuh untuk senantiasa menghormati ruang kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum dan institusi negara.

Penanganan setiap persoalan dipastikan tetap berada di dalam koridor regulasi yang berlaku secara adil.