Kasus operasi tangkap tangan yang menjerat petinggi perguruan tinggi negeri memicu reaksi keras dari parlemen di Senayan.

Komisi X DPR RI berencana memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan secara mendalam.

Langkah pemanggilan ini bertujuan meminta penjelasan mengenai langkah penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa.

Lalu Hadrian selaku Wakil Ketua Komisi X DPR menyampaikan rasa prihatin atas dugaan pengondisian seleksi.

Ia menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi bukanlah ruang untuk bertransaksi bagi mereka yang memiliki finansial berlebih.

Praktek suap dinilai tidak boleh terjadi dan mencoreng nama baik lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengingatkan pentingnya proses seleksi yang objektif dan transparan.

Penerimaan mahasiswa baru wajib berbasis prestasi calon mahasiswa tanpa memandang kemampuan membayar.

Meskipun demikian, pihak legislatif tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap proses hukum di KPK.

Kasus hukum ini diharapkan menjadi momentum pembenahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi secara menyeluruh.

Lembaga legislatif mengingatkan agar persoalan tersebut tidak sampai merusak tingkat kepercayaan publik.

Sebelumnya, KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq beserta lima orang lainnya sebagai tersangka.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan serta gratifikasi pada jalur seleksi mandiri.

Selain rektor, terdapat sejumlah pejabat kampus dan pihak swasta yang turut terseret dalam perkara ini.

Tim penyidik lembaga antirasuah juga telah menggeledah rumah serta gedung rektorat terkait kasus tersebut.