Dewan Ekonomi Nasional membeberkan lonjakan penerimaan royalti nikel Indonesia.

Angka tersebut melonjak signifikan hingga menyentuh Rp19 triliun.

Kenaikan Tarif Royalti

Lonjakan penerimaan ini terjadi setelah pemerintah mengubah tarif royalti nikel.

Tarif yang sebelumnya berada di angka 10 persen resmi naik menjadi 14 persen.

Perubahan regulasi ini mendongkrak pendapatan negara dari sektor pertambangan.

Skema Dana Bagi Hasil

Penerimaan royalti minerba diatur melalui skema Dana Bagi Hasil.

Pemerintah pusat mendapatkan 20 persen dari total penerimaan.

Provinsi menerima bagian sebesar 16 persen dari sektor ini.

Sementara itu, kabupaten memperoleh jatah sebesar 32 persen.

Kabupaten perbatasan mendapatkan tambahan alokasi sebesar 12 persen.

Wilayah kabupaten dalam provinsi yang sama juga menerima 12 persen.

Kabupaten pengolah mendapat 8 persen jika smelter terintegrasi dengan tambang.

Pengelolaan Ekonomi Daerah

Nataneil mencontohkan PT Indonesia Morowali Industrial sebagai entitas tersendiri yang membeli bijih dari tambang lain.

Dengan skema tersebut, Kabupaten Morowali tidak mendapatkan bagian 8 persen sebagai kabupaten pengolah karena smelter berdiri sendiri.

Selain skema penerimaan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi yang muncul dari aktivitas pertambangan melalui regulasi yang tersedia.

Pengelolaan manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan masih menjadi perhatian, terutama dalam mendorong diversifikasi ekonomi di daerah penghasil.

Citra Retna Associate Director Article 33 Indonesia menyoroti bahwa sejumlah program diversifikasi ekonomi telah tersedia tetapi belum seluruhnya terlihat dalam praktik.

Karakter industri nikel dan smelter memiliki rantai pasok terbatas sehingga menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan ekonomi lokal.

Mekanisme pembagian manfaat perlu diarahkan untuk memberikan pilihan ekonomi bagi masyarakat di luar sektor ekstraktif agar tidak terjebak pekerjaan hanya menjadi pekerja tambang.

Upaya tersebut perlu dipersiapkan untuk jangka panjang agar manfaat dari aktivitas ekstraktif dapat dikonversi menjadi modal yang lebih berkelanjutan bagi daerah.