Pemerintah menegaskan pentingnya penggunaan data terpusat guna mengatasi persoalan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi instrumen utama.

Penggunaan data tersebut bertujuan memastikan anggaran negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah akan terus memanfaatkan data itu untuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program pembangunan agar lebih efektif.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 27 Agu 2026 17:29 WIB.

Langkah ini merupakan tanggapan atas pandangan Fraksi PDI untuk memastikan setiap program dirasakan masyarakat.

Fraksi tersebut memandang penggunaan data terpusat sebagai solusi dalam menetapkan penerima bantuan secara akurat.

Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah diperlukan dalam memvalidasi data penerima manfaat di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memastikan sasaran pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tantangan global.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Instrumen keuangan negara tersebut dirancang tidak sekadar sebagai dokumen, melainkan wujud perlindungan bagi rakyat.

APBN juga berfungsi sebagai peredam kejut guna menjaga stabilitas ekonomi domestik dari berbagai tekanan.

Pemerintah berharap kebijakan fiskal ini mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.