Langkah hukum kembali diambil oleh lembaga antirasuah di wilayah Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi dan memeriksa sejumlah ruangan penting milik pemerintah daerah setempat pada hari Kamis.

Petugas penyidik menyambangi kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Selain itu, pemeriksaan serupa juga dilakukan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kegiatan penegakan hukum ini berkaitan erat dengan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Fokus utamanya menyasar kasus pemotongan insentif pemungutan pajak serta retribusi daerah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan resmi terkait agenda lapangan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa tim penyidik mengamankan berbagai dokumen penting yang berkaitan langsung dengan perkara korupsi yang sedang ditangani.

Seluruh berkas dan surat yang berhasil disita akan melalui tahap pemeriksaan mendalam. Langkah penelahan ini dilakukan untuk merangkai konstruksi hukum secara utuh oleh tim penyidik.

Di samping perkara pajak tersebut, lembaga penegak hukum ini juga sedang mendalami potensi rasuah lainnya. Sektor pengadaan barang dan jasa turut menjadi perhatian serius dalam rangkaian penelusuran kasus.

Surat Perintah Penyidikan umum telah diterbitkan sebelumnya untuk mengusut tuntas karut-marut di wilayah tersebut. Dengan diterbitkannya sprindik umum ini, penentuan pihak yang bertanggung jawab masih berproses secara bertahap.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa identitas pihak tertentu belum dapat diumumkan secara rinci.

Pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak berspekulasi.

Sebelumnya, rangkaian penindakan di daerah itu sempat diwarnai kegiatan pengamanan uang tunai dalam jumlah besar. Sejumlah kepala dinas dikabarkan sempat menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.