Apabila dihitung secara sederhana dengan asumsi masa tugas sekitar 70 hari, total nilai honorarium bisa mencapai sekitar Rp70 juta.

Namun, angka tersebut hanyalah perkiraan berdasarkan besaran harian dan bukan merupakan nominal pasti yang diterima setiap petugas.

Selain honor harian, negara juga menanggung berbagai komponen kebutuhan operasional selama masa penugasan berlangsung.

Komponen tersebut mencakup tunjangan operasional, fasilitas akomodasi, konsumsi, hingga sarana transportasi resmi di lapangan.

Ketentuan pembiayaan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Melalui regulasi itu, pembiayaan operasional penugasan dibebankan sepenuhnya melalui anggaran APBN.

Pembayaran honor dan fasilitas tersebut merupakan bagian dari skema negara dan bukan pungutan yang berasal dari jemaah.

Calon pendaftar diingatkan agar memahami tanggung jawab besar yang menyertai posisi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi.