Rencana pemerintah memberikan insentif motor listrik sebesar Rp3 juta dinilai masih terlalu kecil oleh kalangan pengamat.

Angka tersebut mengalami penyusutan dibandingkan subsidi sebelumnya yang mencapai Rp7 juta serta rencana awal sebesar Rp5 juta.

Institute for Essential Services Reform menganggap nominal itu dikhawatirkan tidak cukup menggiurkan masyarakat untuk beralih.

Meskipun mengapresiasi langkah pemerintah, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada ketepatan besaran angka yang ditawarkan.

Kombinasi Kebijakan untuk Dorong Adopsi

Direktur Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menekankan pentingnya manfaat yang dihasilkan dari peralihan kendaraan.

Insentif ideal harus membuat motor listrik masuk akal secara ekonomi bagi konsumen sekaligus membantu mengurangi beban subsidi BBM negara.

Pemodelan IESR menunjukkan bahwa adopsi bisa melonjak jika ada kombinasi insentif lebih besar dan disinsentif kendaraan bensin.

Strategi tersebut mencakup insentif pembelian Rp5 juta ditambah Rp3 juta lewat program tukar tambah serta kenaikan harga Pertalite.

Langkah kombinasi ini diyakini mampu mendongkrak tambahan adopsi motor listrik hingga 810 ribu unit pada tahun 2030.

Efektivitas Anggaran dan Ekosistem

Selain nominal bantuan, efektivitas anggaran juga menjadi sorotan agar penyalurannya tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.

Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat ekosistem pendukung seperti kemudahan pengisian daya dan penukaran baterai.

Kualitas motor, syarat baterai minimal 2,2 kWh, serta jaminan garansi turut diperlukan guna membangun kepercayaan konsumen.