Langkah penundaan transaksi rekening bank dalam rangka penegakan hukum dinilai sah apabila memiliki dasar kewenangan yang jelas.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, terkait polemik rekening yang dikaitkan dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Menurut Agus, bank harus menindaklanjuti permintaan aparat penegak hukum melalui mekanisme yang sah dan berlaku.

Bank tidak berada dalam posisi untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu kasus.

Kepolisian dapat langsung meminta bank menunda transaksi pada kasus korupsi maupun kriminal lainnya.

Posisi bank dalam hal ini adalah menjalankan fungsi sebagai penyedia jasa keuangan yang wajib mematuhi ketentuan perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan turut memberikan penjelasan senada mengenai penundaan transaksi rekening di Bank Mandiri.

OJK menyatakan penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Langkah yang dilakukan oleh Bank Mandiri disebut telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penundaan transaksi merupakan tindakan sementara yang diatur dalam Undang-Undang TPPU serta POJK.

Mekanisme tersebut berbeda dari pemblokiran rekening dan tidak menunjukkan pemilik rekening telah melakukan tindak pidana.

Agus Pambagio menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, seluruh tindakan perbankan tetap harus berada dalam koridor hukum dan regulasi yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa langkah sementara tersebut diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.