Lembaga antirasuah kembali memanggil sejumlah pihak penting di daerah untuk dimintai keterangan lanjutan terkait perkara hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman dan anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni.

Keduanya dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek.

Kasus tersebut mencakup wilayah Kabupaten Rejang Lebong serta sejumlah daerah lain di Provinsi Bengkulu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemanggilan ini melalui keterangan tertulis pada hari Rabu.

Selain dua pejabat tersebut, seorang pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo turut masuk dalam daftar saksi yang dipanggil hari ini.

Sebelumnya, Noprisman dan Vinna Ledy juga telah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik pada Senin, 3 Agustus 2026.

Dalam pemeriksaan terdahulu, penyidik mendalami berbagai proyek di lingkungan Dinas PUPR termasuk proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025-2026.

Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara korupsi ini.

Pihak swasta yang terkait dengan Pemkab Rejang Lebong juga diduga terlibat dalam praktik suap di lingkungan Pemkot Bengkulu.

Selama proses penyidikan berjalan, KPK telah melaksanakan serangkaian tindakan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti.

Rumah kediaman Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu menjadi salah satu lokasi yang digeledah oleh tim penyidik.

Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan dan menyita uang tunai sejumlah Rp4 miliar.

KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum dalam menangani perkara dugaan korupsi di Kota Bengkulu.

Penetapan tersangka untuk kasus ini akan dilakukan secara bertahap selama proses penyidikan terus berjalan.