Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban resmi memberikan pelindungan kepada Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Ferry berposisi sebagai saksi kunci dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah.

Keputusan tersebut disepakati langsung dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Selasa pekan lalu.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias menyebutkan ada sejumlah faktor mendasar yang menjadi bahan pertimbangan lembaganya.

Faktor tersebut meliputi peran Ferry sebagai saksi, informasi penting yang ia miliki, serta adanya potensi ancaman.

Karakteristik perkara serta tingkat keseriusan kasus turut menjadi poin penilaian dalam sidang tersebut.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa Ferry dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan untuk memperoleh pelindungan hukum.

Ketentuan pelindungan itu diatur berdasarkan payung hukum yang tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2026.

Susi menyatakan bahwa Ferry memiliki informasi penting yang berkaitan dengan perkara Asabri-Jiwasraya.

Informasi krusial tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh Ferry kepada aparat penegak hukum dan pihak Kejaksaan Agung.

Selama proses pemeriksaan, Ferry juga dilaporkan bersikap kooperatif kepada para penyidik.

LPSK berharap langkah perlindungan ini membuat Ferry dapat menjalankan perannya secara aman.

Kehadiran saksi yang aman diharapkan mampu membuat proses pengungkapan perkara berlangsung semakin lancar dan terang.

Keterangan saksi dinilai memegang peranan vital dalam membantu penegakan hukum pada perkara korupsi dan TPPU.

Profil pelaku yang pernah menjabat serta memiliki kekuasaan turut memperkuat pertimbangan pemberian pelindungan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka TPPU.

Penetapan tersangka itu terkait temuan barang bukti berupa emas 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar.

Kejagung juga menetapkan pihak swasta bernama Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Ketua Tim 9 Rudi Margono menjelaskan bahwa dugaan TPPU tersebut dilakukan Febrie selama bertugas sebagai pejabat struktural.