Satu perusahaan resmi ditetapkan sebagai tersangka korporasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah.

Selain itu, aparat penegak hukum juga tengah mendalami satu perusahaan lain yang diduga menjadi biang karhutla di Kabupaten Ketapang.

Penyelidikan berawal dari temuan hotspot yang berkembang hingga mengungkap dugaan perambahan kawasan hutan serta keterlibatan korporasi.

Pengusutan di Kalimantan Barat mencakup wilayah Kabupaten Mempawah serta kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar-Pesaguan di Kabupaten Ketapang.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu menyatakan penyidik tidak hanya mengejar titik api di lapangan.

Penyidik turut menelusuri aktivitas di balik kemunculan kebakaran, penguasaan kawasan, pihak pelaku, hingga pihak yang memperoleh manfaat.

Kasus di Mempawah bermula dari laporan hotspot yang ditindaklanjuti petugas dengan pengumpulan bahan dan keterangan.

Petugas menemukan pembukaan jalan sepanjang sekitar 3 kilometer dengan lebar sekitar 6 meter di lokasi tersebut.

Penyidik menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus 2026 setelah melakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan olah TKP.

Sementara itu, pengusutan serupa berlangsung di kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar-Pesaguan dalam areal PBPH PT IPB.

Petugas mendapati sejumlah indikasi aktivitas di dalam kawasan hutan termasuk penemuan bibit kelapa sawit serta bangunan.

Kasus di Ketapang tersebut masih berada dalam tahap penyidikan intensif dan belum menetapkan tersangka.

Kementerian Lingkungan Hidup juga mengungkap perkara karhutla di areal PBPH PT TN di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kebakaran di lokasi tersebut mencapai sekitar 16,98 hektare dan korporasi terkait telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap pada 18 Agustus 2026 sebelum berlanjut ke tahap peradilan pidana.

Di Riau, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam perkara pembukaan kawasan hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan pemadaman dan penegakan hukum wajib berjalan beriringan.

Pemegang izin mempunyai hak menjalankan usaha sekaligus kewajiban menjaga areal serta mencegah terjadinya kebakaran.