Polisi Bidik Perusahaan Lain Terkait Kasus Karhutla Lahan di Kalbar
Satu perusahaan resmi ditetapkan sebagai tersangka korporasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah.
Selain itu, aparat penegak hukum juga tengah mendalami satu perusahaan lain yang diduga menjadi biang karhutla di Kabupaten Ketapang.
Penyelidikan berawal dari temuan hotspot yang berkembang hingga mengungkap dugaan perambahan kawasan hutan serta keterlibatan korporasi.
Pengusutan di Kalimantan Barat mencakup wilayah Kabupaten Mempawah serta kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar-Pesaguan di Kabupaten Ketapang.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu menyatakan penyidik tidak hanya mengejar titik api di lapangan.
Penyidik turut menelusuri aktivitas di balik kemunculan kebakaran, penguasaan kawasan, pihak pelaku, hingga pihak yang memperoleh manfaat.
Kasus di Mempawah bermula dari laporan hotspot yang ditindaklanjuti petugas dengan pengumpulan bahan dan keterangan.
Petugas menemukan pembukaan jalan sepanjang sekitar 3 kilometer dengan lebar sekitar 6 meter di lokasi tersebut.
Penyidik menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus 2026 setelah melakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan olah TKP.
Sementara itu, pengusutan serupa berlangsung di kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar-Pesaguan dalam areal PBPH PT IPB.
Petugas mendapati sejumlah indikasi aktivitas di dalam kawasan hutan termasuk penemuan bibit kelapa sawit serta bangunan.
Kasus di Ketapang tersebut masih berada dalam tahap penyidikan intensif dan belum menetapkan tersangka.
Kementerian Lingkungan Hidup juga mengungkap perkara karhutla di areal PBPH PT TN di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Kebakaran di lokasi tersebut mencapai sekitar 16,98 hektare dan korporasi terkait telah ditetapkan sebagai tersangka.
Berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap pada 18 Agustus 2026 sebelum berlanjut ke tahap peradilan pidana.
Di Riau, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam perkara pembukaan kawasan hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan pemadaman dan penegakan hukum wajib berjalan beriringan.
Pemegang izin mempunyai hak menjalankan usaha sekaligus kewajiban menjaga areal serta mencegah terjadinya kebakaran.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






