Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan tanggapan resmi terkait kasus Yogi Gilang Arya Setia.

Warga Mentawai tersebut harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang akibat penyediaan layanan internet Starlink.

Pihak kementerian menyatakan sikap menghormati proses hukum berjalan tanpa melakukan intervensi apa pun.

Namun, pemerintah juga melihat persoalan ini dari sudut pandang kebutuhan masyarakat akan konektivitas.

Kebutuhan Konektivitas dan Pendekatan Pembinaan

Wilayah Desa Sikakap di Mentawai sebenarnya sudah terjangkau oleh jaringan seluler 4G.

Meskipun demikian, daerah tersebut belum memiliki fasilitas fiber optic dan masih bergantung pada satu operator.

Kementerian menilai itikad baik masyarakat untuk menghadirkan akses internet sebaiknya disikapi lewat pembinaan.

Langkah hukum pidana dipandang sebagai solusi terakhir yang ditempuh sesuai semangat hukum baru.

Pendekatan serupa juga diterapkan di daerah lain dengan membantu pengurusan izin resmi bagi warga.

Alternatif lainnya adalah menghubungkan penyedia layanan mandiri dengan ISP resmi agar menjadi bagian ekosistem.

Pemerintah sebelumnya telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk memperluas penetrasi internet rumah tangga.

Program Fixed Wireless Access tersebut diwajibkan menjangkau berbagai wilayah terpencil di Indonesia.

Kasus hukum ini bermula dari aktivitas penjualan voucher internet Starlink di Kecamatan Sikakap.

Berdasarkan data SIPP PN Padang, terdakwa didakwa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi tanpa izin.