Gelombang kejutan kembali menghantam birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Barat, yang berinisial C, dilaporkan telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan drastis ini diambil menyusul beredarnya video yang menampilkan aksi kemesraan pejabat tersebut dengan seorang wanita di media sosial.
 
Pengunduran diri ini menjadi bukti nyata betapa cepatnya dinamika opini publik di era digital, di mana satu rekaman singkat mampu mengguncang karir seorang pejabat tinggi pratama hanya dalam hitungan jam.
 
Kronologi Video Viral yang Mengguncang
 
Berdasarkan penelusuran, video yang memicu kontroversi tersebut pertama kali beredar luas di platform media sosial, khususnya melalui akun Instagram @undercover.id, pada Senin (24/8/2026). Rekaman berdurasi pendek itu dengan cepat menjadi perbincangan hangat warganet, memicu gelombang kritik dan pertanyaan mengenai etika serta integritas seorang pejabat publik.
 
Viralnya video tersebut bukan hanya menjadi konsumsi hiburan semata, melainkan langsung menyentuh ranah profesionalisme dan kode etik aparatur sipil negara (ASN). Publik menuntut adanya tindak lanjut tegas dari pimpinan daerah untuk menjaga marwah institusi pemerintah provinsi.
 
Respons Cepat Pimpinan: Klarifikasi dan Pemanggilan
 
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, tidak tinggal diam. Ia mengambil langkah cepat dan tegas dengan memanggil langsung pejabat berinisial C tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait kebenaran video yang beredar.
 
"Begitu kami menerima rekaman yang beredar, kami langsung mengambil langkah proaktif dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi secara langsung," ujar Arry Yuswandi, saat dikonfirmasi media, Selasa (25/8/2026).
 
Langkah pemanggilan ini menunjukkan komitmen pimpinan daerah untuk tidak menutup-nutupi permasalahan, sekaligus memberikan ruang bagi pejabat terkait untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara institusional, bukan hanya di pengadilan media sosial.