Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Sanksi tersebut diberikan menyusul temuan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang di area kerja masing-masing.

Total luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah operasional keenam korporasi tersebut mencapai 1.511,55 hektare.

Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut Ardi Risman merinci lokasi perusahaan.

Empat entitas bisnis yang dikenai sanksi berada di wilayah Kalimantan Barat meliputi PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP.

Sementara itu, dua perusahaan sisanya beroperasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yaitu PT NES serta PT PSR.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan, PT WEL mencatatkan area terbakar paling luas dengan angka sekitar 760,51 hektare.

Luas area terbakar berikutnya tercatat di PT MPK mencapai 394,83 hektare dan PT WSP seluas 107,7 hektare.

Wilayah kerja PT FI mencatatkan kebakaran seluas 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, serta PT NES seluas 70,38 hektare.

Pemerintah meminta seluruh pihak terkait memperbaiki sistem pengendalian kebakaran dan memulihkan lahan yang terdampak.

Khusus untuk PT MPK, Kemenhut menjatuhkan Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah karena pelanggaran luas.

Pemulihan area terdampak mencakup penanaman kembali vegetasi serta perbaikan fungsi hidrologis bagi lahan gambut.

Langkah pemulihan gambut dilakukan melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali, dan pemantauan air.

Kemenhut menegaskan sanksi berpotensi ditingkatkan hingga pencabutan izin usaha jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan proses hukum pidana tetap berjalan jika ada unsur pidana.