Pemerintah Vietnam resmi memberlakukan kebijakan pemangkasan pajak penghasilan sebesar 30% untuk sektor usaha kecil dan individu.

Kebijakan tersebut ditujukan bagi rumah tangga usaha dan perusahaan dengan pendapatan tahunan maksimal 10 miliar dong Vietnam.

Majelis Nasional Vietnam mengesahkan resolusi penting ini dalam sidang luar biasa pertama yang berlangsung pada 24 Agustus 2026.

Sebanyak 480 dari total 481 anggota parlemen yang hadir memberikan suara setuju terhadap pengesahan resolusi keringanan pajak tersebut.

Insentif perpajakan ini berlaku untuk periode pajak 2026 dan 2027 serta mulai efektif sejak tanggal 24 Agustus 2026.

Pihak pemerintah menyebutkan bahwa aturan ini dirancang khusus untuk memberikan ruang gerak lebih luas bagi kelompok usaha.

Kelompok usaha kecil dan menengah dinilai sedang menghadapi tekanan yang cukup berat dengan tingkat daya tahan yang terbatas.

Melalui ambang pendapatan 10 miliar dong, kebijakan ini diperkirakan mencakup sekitar 99,86% individu dan rumah tangga usaha.

Selain itu, aturan baru tersebut juga menjangkau lebih dari 81,11% dari total keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Vietnam.

Menteri Keuangan Vietnam Ngo Van Tuan menyatakan bahwa kelompok usaha mikro dan perseorangan menghadapi kesulitan paling besar.

Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil survei dari Kamar Dagang dan Industri Vietnam serta asosiasi bisnis lainnya.

Pemerintah juga menetapkan mekanisme khusus untuk perusahaan yang sebelumnya sudah menerima fasilitas perpajakan dari regulasi lain.

Diskon pajak 30% dihitung dari sisa kewajiban pajak penghasilan badan setelah seluruh insentif yang berlaku dikurangkan.

Pemerintah turut menutup celah dengan melarang perusahaan melakukan pemisahan usaha semata-mata demi mendapatkan insentif ini.

Sebelum kebijakan ini, pemerintah Vietnam telah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 8%.

Serangkaian keringanan pajak lainnya juga mencakup sektor bahan bakar, minyak, pelumas, serta pembebasan puluhan jenis pungutan.