Tim hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyampaikan permohonan agar hakim memberikan putusan praperadilan secara adil.

Permintaan tersebut disampaikan oleh pengacara Febrie, yakni Febri Diansyah, usai menyerahkan dokumen kesimpulan kepada Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin.

Febri Diansyah menyatakan harapannya agar majelis hakim dapat meneliti gugatan praperadilan kliennya secara jernih demi mewujudkan perbaikan dalam penegakan hukum ke depan.

Ia menilai bahwa putusan yang diberikan oleh hakim nanti dapat berfungsi sebagai preseden kuat bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara melanggar aturan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan merupakan hak tersangka untuk menguji aspek prosedural dan bukan substansi perkara pokok kasus TPPU emas 74 kilogram serta uang tunai Rp543 miliar.

Febrie mengklaim bahwa langkah hukum tersebut bertujuan untuk mengoreksi proses serta prosedur penegakan hukum agar berjalan secara benar dan tidak terkesan dipaksakan.

Pihaknya juga menegaskan bahwa apabila hakim mengabulkan permohonan praperadilan tersebut, hal itu tidak secara otomatis menghilangkan perkara pokok yang tengah berjalan di kejaksaan.

Sebelumnya, kubu Febrie telah meminta hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.

2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.