Pembangunan sistem pengawasan tersebut memanfaatkan data dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang telah ada. Integrasi data mencakup Bea dan Cukai, INSW, MOMS, serta Simbara.

DSI juga melakukan perbandingan data transaksi dengan referensi harga pasar yang berlaku. Namun, pihak manajemen menegaskan bahwa perusahaan tidak berfungsi sebagai penentu harga komoditas.

Indeks pasar hanya digunakan untuk memeriksa kewajaran harga pada setiap transaksi ekspor yang berlangsung. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi potensi ketidakwajaran seperti praktik under-invoicing atau transfer pricing.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani merinci nilai ekspor masing-masing komoditas strategis tersebut.

Nilai ekspor batu bara mencapai sekitar US$30,35 miliar, CPO sebesar US$22,67 miliar, dan ferroalloy mencapai US$16,43 miliar.

Tata kelola transaksi yang lebih optimal dinilai penting agar nilai komoditas tersebut tercatat dengan baik. Langkah ini diharapkan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi perekonomian nasional.

Sejak mulai menjalankan mandatnya pada 1 Juni 2026, DSI telah memantau ribuan deklarasi ekspor. Perusahaan mencatat ada sekitar 7.000 deklarasi ekspor dengan nilai mencapai US$14 miliar.

Volume total dari ribuan deklarasi ekspor yang telah dipantau tersebut hampir menyentuh angka 100 juta ton. Pengawasan ketat ini akan terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas dan transparansi perdagangan.