Langkah cepat diambil oleh pemerintah dalam menghadapi situasi darurat bencana alam di berbagai wilayah.

Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan izin khusus untuk penggunaan pesawat asing.

Kebijakan tersebut diterbitkan untuk mendukung kegiatan pemadaman serta penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menyatakan terus berkomitmen mendukung penuh upaya penanggulangan karhutla.

Lukman F Laisa selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengungkapkan bahwa pihaknya telah memproses 35 izin khusus tersebut.

Pemberian izin khusus ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kebutuhan operasional penanganan karhutla di lapangan.

Pesawat udara asing yang sudah mengantongi izin khusus dapat dipindahkan menuju lokasi lain yang membutuhkan penanganan bencana.

Mekanisme perpindahan tersebut mengacu pada Keputusan Dirjen Perhubungan Udara nomor KP. 9 Tahun 2021.

Aturan itu mengatur tentang otorisasi pengoperasian pesawat udara asing di wilayah udara nasional.

Respons cepat sangat dibutuhkan mengingat kondisi karhutla bisa berubah sewaktu-waktu tanpa diduga.

Operator hanya perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam kurun waktu 1 x 24 jam.

Kebijakan fleksibilitas operasional ini dihadirkan agar sumber daya udara bisa segera dikerahkan ke titik rawan.

Meski demikian, aspek keselamatan serta keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama yang harus dipatuhi.

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara turut melaksanakan fungsi pengawasan dan sertifikasi teknis.

Pengawasan tersebut mencakup aspek kelaikudaraan dan modifikasi pesawat yang diperlukan untuk operasi pemadaman.

Pelaksanaan operasi penerbangan selanjutnya menjadi tanggung jawab penuh dari masing-masing operator.

Tanggung jawab itu harus sesuai dengan ketentuan serta otorisasi dalam Air Operator Certificate yang dimiliki.

Penentuan lokasi penempatan pesawat disesuaikan dengan kebutuhan serta koordinasi bersama pihak berwenang.

Pihak berwenang yang terlibat meliputi BNPB, BPBD, pemerintah daerah, hingga instansi penyewa pesawat.

Ditjen Hubud juga memastikan ketersediaan ruang udara yang memadai untuk mendukung seluruh aktivitas pemadaman.