Pemerintah resmi membagi tugas sejumlah pejabat setingkat menteri guna menangani kebakaran hutan dan lahan di pulau Kalimantan.

Langkah pembagian wilayah ini diterapkan agar proses koordinasi pemadaman di lapangan dapat berjalan jauh lebih cepat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa beberapa daerah yang menjadi fokus utama mencakup Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah.

Pemerintah pusat mengatur skema tersebut agar setiap wilayah mendapatkan perhatian khusus dari pejabat yang ditugaskan.

Meski demikian, pembagian tersebut tidak berarti para pejabat mengabaikan penanganan bencana di daerah-daerah lainnya.

Sejumlah pejabat yang masuk dalam daftar penugasan meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain para menteri koordinator, Kepala Staf Angkatan Darat juga turut bertanggung jawab mengawasi penanganan pada satu wilayah tertentu.

Pemerintah menilai bahwa koordinasi lintas sektor yang ada saat ini sudah cukup kuat sehingga belum memerlukan pembentukan satuan tugas khusus.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total luas karhutla di tanah air telah mencapai angka 72.798 hektare.

Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan wilayah terdampak paling luas yang mencapai sekitar 38.310 hektare.

Sebanyak 10.010 personel dikerahkan langsung ke lokasi untuk menjinakkan api di Kalimantan Barat.

Pemerintah terus memperkuat pengerahan sumber daya demi mempercepat pemadaman.