Kasus hukum yang melibatkan petinggi Universitas Jenderal Soedirman membuka tabir gelap buruknya sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Mekanisme seleksi yang beragam di setiap perguruan tinggi negeri terbukti menciptakan celah manipulasi serta penyimpangan anggaran yang masif.

Keterbatasan dana operasional membuat sejumlah kampus negeri berupaya menjaring mahasiswa dalam jumlah besar guna mendulang pemasukan tambahan.

Padahal, konstitusi telah menjamin alokasi anggaran pendidikan dari APBN agar institusi negara tidak perlu bergantung pada dana masyarakat.

Kompleksitas Jalur Mandiri dan Perputaran Dana Triliunan

Beragamnya skema seleksi mandiri membuat sistem pengawasan menjadi sangat lemah dan sulit dikendalikan oleh otoritas terkait.

Volume penerimaan yang mencapai belasan ribu mahasiswa per tahun di satu kampus memutar dana masyarakat hingga mencapai angka triliunan rupiah.

Besarnya perputaran uang tersebut berisiko memicu praktik pungutan liar serta pengelolaan dana yang tidak transparan tanpa pengawasan ketat.

Urgensi Audit Investigasi dan Pembenahan Tata Kelola

Komisi X DPR RI didorong untuk segera menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan guna mengaudit perguruan tinggi dengan penerimaan mahasiswa terbesar.

Audit investigasi ini diharapkan mampu mengukur sejauh mana sistemik penyimpangan yang terjadi di berbagai universitas negeri.

Kementerian terkait juga wajib memperketat pengawasan agar sistem seleksi mandiri berjalan lebih akuntabel dan transparan ke depannya.