Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, mendorong kampus-kampus di Indonesia untuk memperkuat kerja sama melalui pembentukan konsorsium.

Langkah strategis tersebut dinilai penting agar pemanfaatan kepakaran, sumber daya, serta hasil riset perguruan tinggi bisa lebih optimal dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Fauzan, kecenderungan tata kelola perguruan tinggi selama ini masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia 2026 di Universitas Airlangga.

Saling Melengkapi Antarkampus

Konsorsium memungkinkan institusi pendidikan tinggi dengan kapasitas berbeda untuk saling melengkapi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Bentuk kerja sama dapat berupa pertukaran sivitas akademika, penelitian bersama, hingga pengembangan kurikulum kolaboratif yang terarah.

Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada kampus besar, tetapi juga melibatkan institusi skala kecil dan menengah untuk pemerataan mutu.

Tantangan besar seperti kesenjangan mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja masih menjadi pekerjaan rumah sektor pendidikan tinggi.

Data kementerian menunjukkan terdapat 2.839 perguruan tinggi dengan sebaran akreditasi yang masih beragam di berbagai wilayah.

Sementara itu, data BPS 2025 mencatat angka kemiskinan nasional berada di level 8,25 persen dengan jutaan warga terdampak.

Tingkat pengangguran terbuka juga masih menjadi sorotan, termasuk jutaan lulusan sarjana yang belum terserap dunia kerja.

Keberhasilan kampus kini tidak hanya diukur dari penyelenggaraan pendidikan, melainkan kontribusinya dalam menjawab kebutuhan pembangunan.

Pemerintah juga menekankan enam mandat presiden bagi perguruan tinggi termasuk penguasaan sains, riset, dan hilirisasi industri.

Contoh nyata penerapan konsorsium telah berjalan melalui program penanganan stunting dan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur sejak awal 2025.

Program tersebut melibatkan kerja sama lintas sektor antara kampus negeri dan swasta, pemerintah daerah, serta dunia usaha.

Pengalaman di daerah tersebut diharapkan bisa menjadi acuan bagi wilayah lain dengan penyesuaian terhadap karakteristik setempat.

Perguruan tinggi diharapkan mampu hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyelesaikan berbagai problem sosial secara kolaboratif.